Gubernur Hadiri Rakorwasdanas dan Launching Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI

Kali ini Sumsel mendapatkan penghargaan sebagai 10 Provinsi yang Tepat Waktu dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Tahun 2019. 

 

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian secara virtual kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru pada Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) sekaligus launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) pencegahan korupsi oleh KPK RI, di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (31/8) pagi. 

 

Terkait penghargaan tersebut Mendagri M. Tito Karnavian, mengatakan sangat mengapresiasi kerjasama yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam ketepatan waktu menyampaikan TLHP. Iapun berharap apa yang telah dilakukan 10 provinsi ini dapat menjadi motivasi bagi provinsi lainnya di Indonesia. 

 

Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah paling lambat 60 hari setelah hasil pengawasan diterima”. 

 

Adapun 10 provinsi yang mendapat apresiasi tersebut diantaranya, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan.

 

Dalam Rakorwasdanas itu Tito menjelaskan bahwa dalam konteks pengawasan, Kemendagri berperan dalam berbagai pengawasan di daerah termasuk soal perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta peningkatan APIP, manajemen ASN dan lainnya. Seperti pengawasan APBD, Kemendagri sedapat mungkin mengupayakan agar Komposisi belanja lebih banyak dialihkan ke belanja yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

 

"Makanya Saya minta betul agar kepala daerah betul-betul memperkuat APIP. Kalau APIP ini kuat maka pengawasan internal akan lebih kuat. Untuk itu kami apresiasi sekali pada KPK yang berinisiatif membuat MCP karena pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan pencegahan," jelasnya. 

 

Di akhir pengarahannya, Tito juga menghimbau agar kepala daerah tetap waspada dan  berhati-hati dalam bekerja untuk dapat terhindar dari korupsi. 

 

"Karena KPK, BPKP sudah sangat paham betul modus-modus korupsi," jelasnya. 

 

Semantara Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan MCP merupakan salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. Dimana dalam hal ini KPK mengutamakan pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu KPK melibatkan kemendagri dan BPKP sepakat memperkuat kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi. 

 

Kesepakatan dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam pengelolaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh ketiga institusi. 

 

Dijelaskan Firli bahwa ada banyak  cabang korupsi yang terdiri dari puluhan jenis. Sehingga dalam upaya menekan terjadinya korupsi mereka mengedepankan tiga strategi utama.

 

Pertama yakni melakukan pendekatan startegi pendidikan. Yang bertujuan agar dapat mengubah sikap dan prilaku  budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi. 

 

Kedua dengan melakukan pendekatan pencegahan melalui penelahaaan, pengkajian dan penelitian dan rekomendasi pemerintah untuk perbaikan sistem. 

 

Ketiga melalui penindakan yang proporsional dengan menjunjung tinggi HAM. 

 

"Hari ini kami fokus pada upaya pencegahan. Dan kami upayakan mengeliminir  terjadinya korupsi KPK  mencoba kembangkan metode pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem. Dan ada 8 area intervensi yang dikemas dalam MCP," jelasnya. 

 

Hadir dalam Rakor Virtual tersebut yakni Mendagri M. Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. 

 

Sedangkan Gubernur Sumsel H. Herman Deru tampak didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan, Kepala Bapenda Neng Muhibah, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, Megaria, dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel lainnya.

 

(ril/hum)